MEDAN — Fraksi PKS DPRD Kota Medan melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Pemerintahan Kota Medan dalam menangani persoalan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berjalan saat ini dinilai tidak efektif dan jalan ditempat.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, mengungkapkan ada tiga akar masalah fundamental yang membuat Pemko Medan gagal mengentaskan kemiskinan secara optimal. Hal tersebut disampaikannya secara tegas dalam rapat paripurna penyampaian pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan, Senin (7/9/2026).
“Pertama, indikator masyarakat miskin yang dinilai belum jelas dan selalu berubah-ubah. Kedua, pendataan masyarakat miskin yang belum tuntas. Terakhir, program pengentasan kemiskinan yang dinilai belum memiliki format dan arah yang jelas,” beber Zulham.
Akibat buruknya tata kelola data ini, Zulham menyebut banyak program bantuan sosial yang salah sasaran. Warga yang benar-benar berhak seringkali luput dari perhatian, sementara pihak yang tidak layak justru menikmati bantuan tersebut.
Zulham bahkan mengibaratkan upaya Pemko Medan selama ini bagaikan angan-angan kosong jika perbaikan mendasar tidak segera dilakukan.
“Kalau terus seperti ini, itu sama saja dengan bermimpi di siang bolong soal penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Kami minta Pemko Medan lebih serius lagi,” tandasnya.
Lebih lanjut, PKS mendorong Pemko Medan untuk mengalihkan fokus pada kebijakan yang bersifat preventif guna memutus rantai lingkaran kemiskinan. Momentum revisi Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 diharapkan mampu menjadi solusi hukum yang melahirkan regulasi terintegrasi dan responsif.
“Perda yang baru nantinya tidak boleh berhenti pada tataran administratif saja, tetapi harus diterjemahkan ke dalam program nyata dan terukur yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Zulham.
