MEDAN — Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala MIN 1 Medan terkait polemik pengelolaan kelas Makkah dan Madinah mendapat bantahan dari sejumlah wali murid kelas Makkah.
Para wali murid menilai keterangan yang disampaikan Plt Kepala MIN 1 Medan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekolah. Mereka bahkan menyebut adanya dugaan perlakuan diskriminatif terhadap siswa kelas Makkah.
Salah seorang wali murid mengatakan, dugaan diskriminasi tersebut terlihat dalam sejumlah kegiatan sekolah, salah satunya ketika dilaksanakan seleksi Olimpiade. Menurutnya, siswa kelas Makkah disebut harus mengikuti seleksi dalam kondisi yang tidak layak hingga ada siswa yang terpaksa duduk di lantai.
“Anak-anak kelas Makkah sampai harus duduk di lantai ketika seleksi Olimpiade. Kemudian saat pengumuman, yang dinyatakan lolos justru hanya siswa dari kelas Madinah,” ujar wali murid tersebut.
Kondisi itu, kata dia, kemudian menimbulkan kecurigaan di kalangan orang tua siswa. Wali murid selanjutnya meminta lembar jawaban untuk diperiksa.
Menurut keterangan yang diterima wali murid, terdapat kejanggalan pada lembar jawaban siswa kelas Madinah karena disebut relatif bersih tanpa banyak coretan. Kecurigaan tersebut kemudian ditelusuri lebih lanjut oleh wali kelas.
Dari penelusuran itu, wali murid mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan adanya kebocoran soal seleksi kepada siswa kelas Madinah.
Dugaan tersebut, lanjutnya, semakin dipertanyakan karena beberapa hari sebelum pelaksanaan tes, Plt Kepala Sekolah disebut meminta para guru menyerahkan soal yang akan digunakan dalam seleksi.
“Informasinya, ada guru yang diminta menyerahkan soal. Bahkan bahasanya disebut, ‘Saya kepsek di sini, hak saya mau buat apa’. Kalau memang benar demikian, ini yang harus dijelaskan secara terbuka,” katanya.
Wali murid menegaskan, pihaknya tidak ingin membuat tuduhan tanpa dasar. Karena itu, mereka meminta Kementerian Agama melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh proses seleksi, termasuk memeriksa dokumen soal, lembar jawaban, serta pihak-pihak yang terlibat.
Persoalkan Insentif Guru dan Pengelolaan Dana
Tidak hanya persoalan seleksi Olimpiade, wali murid juga mengungkap persoalan lain yang menurut mereka perlu mendapat perhatian Kementerian Agama.
Mereka mengaku memperoleh informasi bahwa insentif guru yang mengajar melebihi jadwal belajar reguler di kelas Makkah diduga dipotong.
Selain itu, muncul pula informasi mengenai dugaan permintaan sejumlah uang yang bersumber dari alokasi kelas Makkah kepada bendahara.
Menurut wali murid, bendahara disebut tidak menyetujui permintaan tersebut. Setelah itu, bendahara tersebut dikabarkan diganti dengan orang yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Plt Kepala Sekolah.
“Ini informasi yang kami dapatkan dan harus dibuktikan. Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Karena itu kami meminta Kemenag turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan,” ujar wali murid.
Fasilitas Komputer Dipersoalkan
Wali murid juga mempersoalkan penggunaan fasilitas komputer yang selama ini tersedia di MIN 1 Medan.
Mereka menegaskan, fasilitas komputer tersebut menurut mereka bukan semata-mata berasal dari bantuan pemerintah, melainkan dibeli menggunakan dana pembangunan dan uang sekolah yang dibayarkan para orang tua siswa Makkah.
Ironisnya, menurut wali murid, anak-anak kelas Makkah saat ini justru disebut tidak mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas tersebut.
Bahkan, siswa kelas Makkah disebut pernah dipulangkan karena ruangan komputer akan digunakan oleh siswa kelas Madinah. Kondisi itu juga disebut berdampak pada kegiatan ekstrakurikuler Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang seharusnya dapat diikuti siswa.
“Komputer itu dibeli dari uang pembangunan dan uang sekolah yang kami bayarkan. Tetapi sekarang anak-anak kami justru tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Ada saja alasannya, termasuk ruangan komputer diprioritaskan untuk kelas Madinah,” kata wali murid.
Menurut mereka, jika sekolah ingin menerapkan pemerataan dalam proses pendidikan, maka pemerataan tersebut harus berlaku terhadap seluruh siswa, baik dari sisi fasilitas maupun kewajiban pembayaran.
Minta Kakan Kemenag Turun Tangan
Para wali murid kelas Makkah meminta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang terjadi di MIN 1 Medan.
Mereka juga mempertanyakan alasan penunjukan Plt Kepala Sekolah yang sebelumnya disebut berlatar belakang sebagai guru olahraga.
“Kami mempertanyakan kapabilitas dan dasar penunjukannya. Bagaimana proses sampai seorang guru olahraga ditunjuk menjadi Plt Kepala MIN? Kami meminta Kemenag menjelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Wali murid juga mengaku mendengar adanya informasi bahwa Plt Kepala Sekolah memiliki kekuatan finansial dan dukungan tertentu di lingkungan Kemenag. Namun, mereka menegaskan informasi tersebut perlu dibuktikan dan tidak boleh dianggap sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan.
“Kami tidak mau berandai-andai. Kalau menduga adanya backing atau kekuatan tertentu. Yang kami minta hanya transparansi dan keadilan,” katanya.
Siap Bawa Persoalan ke Tingkat Nasional
Para wali murid kelas Makkah menyatakan tidak keberatan apabila pihak sekolah ingin melakukan pemerataan pengajaran antara kelas Makkah dan Madinah.
Namun, mereka meminta pemerataan tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam penggunaan fasilitas, kesempatan mengikuti kegiatan sekolah, serta perlakuan terhadap siswa.
“Kami setuju kalau memang mau pemerataan pengajaran. Tetapi setarakan juga anak-anak kami dengan anak-anak Madinah, begitu juga dengan kewajibannya,” ujarnya.
Selain meminta evaluasi terhadap kebijakan sekolah, wali murid juga mempertanyakan dana pembangunan sekitar Rp7,5 juta yang telah mereka bayarkan serta uang sekolah sekitar Rp2,5 juta per enam bulan yang menurut mereka telah dibayarkan di muka.
Mereka menyatakan akan meminta kejelasan mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut apabila kebijakan sekolah menyebabkan fasilitas dan layanan pendidikan yang dijanjikan tidak dapat dinikmati oleh siswa kelas Makkah.
“Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi dan Kemenag Medan tidak mengambil kebijakan yang adil, kami para wali murid kelas Makkah sudah sepakat untuk menyurati Menteri Agama hingga Presiden. Kami ingin persoalan ini ditindaklanjuti di tingkat nasional,” tegasnya.
Para wali murid berharap polemik tersebut tidak berujung pada konflik antara orang tua dan pihak sekolah. Mereka meminta Kemenag segera turun tangan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh agar persoalan dapat diselesaikan berdasarkan fakta dan bukti.
