MEDAN – Penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 yang seharusnya menjadi pesta rakyat, kini justru menuai sorotan tajam. Alih-alih menjadi ladang untung bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), arena pameran terbesar di Sumut ini justru sepi peminat. Minimnya transaksi akibat merosotnya jumlah pengunjung membuat para pedagang gigit jari dan menelan kekecewaan mendalam.
Kondisi miris ini mendapat respons keras dari Anggota DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti. Ia menilai kebijakan panitia yang mematok harga tiket masuk terlalu mahal menjadi tembok penghalang utama bagi masyarakat untuk datang.
“PRSU itu adalah ajang promosi. Kita harus memahami dulu makna dari ajang promosi. Target utamanya bukan mengejar pendapatan dari tiket masuk, tetapi bagaimana UMKM Sumatera Utara bisa dipromosikan dan dikenal luas,” tegas Rudi kepada Sumut Pos, Jumat (10/7/2026).
Beban Berat UMKM: Sudah Bayar Lapak, Pembeli Tak Ada
Rudi menjelaskan bahwa para pelaku UMKM yang ikut serta dalam PRSU ke-50 tidak mendapatkan fasilitas stan secara cuma-cuma. Mereka telah merogoh kocek cukup dalam untuk biaya sewa, mempersiapkan stok produk, hingga membiayai operasional harian.
Ketika promosi ini sepi pengunjung akibat tiket yang tak ramah kantong, para pelaku usahalah yang paling babak belur menanggung kerugian.
-
Modal Besar: UMKM harus membayar sewa stan dan operasional secara mandiri.
-
Daya Beli Lesu: Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih membuat masyarakat enggan membelanjakan uang untuk tiket masuk yang mahal.
-
Gagal Promosi: Produk unggulan daerah seperti kuliner khas, kerajinan Tapanuli Selatan, hingga kain ulos Tanah Karo terancam tidak terjual dan kurang dikenal luas.
DPRD Desak Evaluasi: “Kalau Bisa, Gratiskan!”
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan panitia penyelenggara tidak terjebak dalam orientasi bisnis semata. Menurutnya, sebagian besar anggaran PRSU ditopang oleh APBD, sehingga kemudahan akses bagi masyarakat harus menjadi prioritas.
Mengingat pelaksanaan PRSU masih berjalan, Rudi mendesak panitia untuk segera melakukan evaluasi darurat sebelum pameran berakhir.
“Kami berharap panitia segera meninjau ulang harga tiket sebelum PRSU selesai. Kalau bisa memang digratiskan. Kalaupun belum memungkinkan, paling tidak harga tiket dibuat sangat terjangkau,” cetusnya.
Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pesta rakyat tahunan ini tidak boleh diukur dari tebalnya kantong panitia hasil penjualan tiket, melainkan dari perputaran ekonomi dan volume transaksi yang terjadi di dalam arena pameran.
Hingga saat ini, para pelaku UMKM masih menaruh harapan besar agar ada kebijakan baru terkait harga tiket demi menyelamatkan modal usaha yang telah mereka pertaruhkan di PRSU ke-50.
