MEDAN – Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas melakukan gebrakan besar dalam merombak postur pelayanan publik. Dalam sebuah langkah strategis untuk memangkas birokrasi yang dinilai masih lamban, Rico Waas menegaskan tiga pilar utama transformasi yakni percepatan digitalisasi total, integrasi sistem ambulans darurat, serta pengembalian wewenang pengurusan dokumen kependudukan ke tingkat kelurahan demi menjangkau masyarakat lebih dekat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Jumat (20/2/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, serta seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Digitalisasi Bukan Sekadar Aplikasi
Dalam arahannya, Wali Kota Rico Waas menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci utama dalam reformasi birokrasi. Ia menyoroti bahwa sistem konvensional yang berbelit sering kali menjadi celah terjadinya biaya tinggi dan pemborosan waktu bagi warga. Namun, Rico mengingatkan agar transformasi digital tidak hanya sekadar meluncurkan aplikasi baru, melainkan harus benar-benar user-friendly atau mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Digitalisasi memangkas proses yang memakan waktu dan biaya, masuk ke sistem yang lebih cepat dan efisien. Tapi sistem digital harus mudah dipakai masyarakat, jangan sampai malah mempersulit,” tegas Rico. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan sinkronisasi data dengan sistem pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih layanan yang justru membingungkan warga.
Desentralisasi Adminduk: Kelurahan Menjadi Ujung Tombak
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan tajam Wali Kota adalah penumpukan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Tercatat, beban pelayanan di kantor pusat mencapai sekitar 1.600 warga per hari. Angka ini dinilai Rico sebagai indikator kegagalan distribusi layanan yang merata. Sebagai solusi, ia menginstruksikan agar layanan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikembalikan ke tingkat kelurahan.
Rico mempertanyakan mengapa kelurahan belum mampu melakukan pencetakan dokumen secara mandiri padahal infrastruktur data sudah tersedia. “Kalau Dukcapil bisa menyelesaikan KTP dalam sehari, kenapa kelurahan tidak bisa? Data sudah ada, tinggal verifikasi dan cetak. Jangan semua tersentralisasi,” ucapnya dengan nada tegas. Dengan langkah desentralisasi ini, warga tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke kantor pusat, cukup menyelesaikan urusan administrasi di kantor wilayah terdekat.
Sistem Darurat: Ambulans Tiba di Bawah 10 Menit
Selain urusan administrasi, sektor kesehatan menjadi prioritas dalam rencana pembenahan ini. Rico Waas mendorong terciptanya jaringan digital terintegrasi yang menghubungkan seluruh rumah sakit di Kota Medan, baik milik pemerintah maupun swasta. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi lokasi panggilan darurat secara otomatis melalui GPS dan segera mengirimkan unit ambulans dari fasilitas kesehatan terdekat dengan posisi warga.
Target yang dipatok pun tidak main-main. Rico menginginkan waktu respons (response time) berada di bawah angka 10 menit. “Yang kita butuhkan respons di bawah 10 menit. Semua rumah sakit harus terkoneksi dalam satu sistem yang bisa membaca titik lokasi dan langsung mengirim tim terdekat,” tambahnya. Rencana ini nantinya akan diperkuat melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak rumah sakit guna menjamin keselamatan nyawa warga Medan di situasi genting.
Komitmen Pelayanan Bersih dan Cepat
Menutup rapat kerja tersebut, Wali Kota Rico Waas meminta seluruh jajarannya untuk segera menerjemahkan arahan tersebut ke dalam langkah konkret dan terukur. Ia tidak menginginkan rencana ini hanya berhenti di atas kertas tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem birokrasi yang bersih dari pungli dan responsif terhadap kebutuhan warga.
“Tujuan akhirnya satu: pelayanan publik lebih cepat, efisien, dan bersih,” pungkas Rico. Langkah berani ini menjadi ujian konsistensi bagi jajaran Pemko Medan dalam mewujudkan visi kota metropolitan yang modern dan melayani di tahun 2026.
