MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyoroti rendahnya penerimaan pajak parkir dari sejumlah objek usaha di kota ini. Pengelolaan pajak parkir oleh Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Medan dinilai tidak rasional dan perlu segera dievaluasi.
Anggota Pansus PAD DPRD Medan, dr. Faisal Arbie M. Biomed, mengungkapkan bahwa kinerja Bapenda belum maksimal dalam menggali potensi pajak. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat usaha, ditemukan laporan pajak parkir yang sangat minim meskipun volume kendaraan pengunjung sangat padat.
“Kinerja Bapenda belum maksimal. Banyak temuan kami saat sidak ke sejumlah usaha yang laporan pajak parkirnya sangat minim. Padahal, pengunjung yang naik kendaraan sangat padat. Ini kan tidak rasional,” ujar Faisal Arbie, Minggu (3/5/2026).
Politisi Partai NasDem yang akrab disapa Arbie ini menjelaskan, potensi peningkatan PAD dari sektor pajak parkir masih sangat besar. Oleh karena itu, ia meminta Bapenda mengevaluasi seluruh penerimaan pajak parkir yang ada di Kota Medan guna menekan potensi kebocoran anggaran akibat ulah oknum.
“Kita menduga, kebocoran PAD dari pajak parkir sangat banyak. Kita harapkan kinerja Bapenda lebih maksimal dan profesional. Mari kita selamatkan PAD dari kecurangan oknum,” tegasnya.
Selain persoalan parkir, tim Pansus PAD juga menemukan kejanggalan pada sektor pajak hiburan dan hotel dalam sidak yang sama. Ditemukan adanya ketidaksesuaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), di mana terdapat pengusaha hiburan yang mendompleng pajak hotel. Padahal secara aturan, NPWPD untuk pajak hotel dan pajak hiburan wajib dibedakan.
Faisal menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara realisasi pajak dan data yang dilaporkan ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat. Bapenda Kota Medan diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memaksimalkan penggalian potensi pajak di setiap objek usaha, termasuk minimarket, agar PAD dapat meningkat signifikan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
