MEDAN – Pemerintah Kota Medan bersama jajaran TNI/Polri memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan skala besar, sebanyak 3.800 personel gabungan disiagakan melalui skema pengamanan kota yang komprehensif.
Langkah preventif ini dimatangkan dalam kegiatan Tactical Floor Game (TFG) Sistem Pengamanan Kota (SispamKota) yang digelar di Aula Dhira Brata Sat Brimob Polda Sumut, Kamis (23/4/2026). Simulasi ini dirancang oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memetakan koordinasi taktis dalam menghadapi situasi kontigensi atau kondisi terburuk di lapangan.
Perlindungan Fasilitas Publik dan Objek Vital
Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menekankan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap perlindungan fasilitas publik. Ia menginstruksikan agar pusat perbelanjaan, sekolah, hingga layanan kesehatan masuk dalam zona pengamanan ketat guna menghindari dampak buruk jika terjadi situasi yang tidak terkendali.
“Pemerintah kota tidak ingin kecolongan. Objek vital seperti pusat perbelanjaan seringkali menjadi sasaran kerentanan saat terjadi eskalasi massa. Oleh karena itu, skema kesiapsiagaan harus melibatkan seluruh unsur, termasuk kesiapan rumah sakit dalam penanganan darurat,” tegas Zakiyuddin saat memberikan arahan.
Beliau juga mengingatkan pentingnya deteksi dini terhadap jalur-jalur alternatif yang kerap digunakan massa untuk menembus barikade pengamanan. Menurutnya, simulasi ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa aman warga sebelum gangguan benar-benar terjadi.
Strategi Penyekatan dan Penegakan Hukum
Dalam pemaparannya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan bahwa pemerintah telah memetakan empat titik fokus pengamanan utama, yakni Kantor DPRD Sumut, DPRD Kota Medan, Kantor Gubernur Sumut, dan Kantor Wali Kota Medan.
Guna meminimalisir mobilisasi massa dari luar daerah, pemerintah menerapkan strategi penyekatan di gerbang masuk kota. “Medan merupakan titik sentral bagi wilayah penyangga seperti Deli Serdang, Binjai, dan Tanah Karo. Tim penyekat telah disiapkan di Terminal Amplas dan Pinang Baris untuk mengendalikan arus pergerakan massa yang masuk ke jantung kota,” jelas Kombes Pol Jean Calvijn.
Selain pengamanan fisik, pemerintah juga mengaktifkan tim penegakan hukum untuk memantau ruang digital. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi provokasi dan mobilisasi massa melalui media sosial yang dapat memicu gesekan di lapangan.
Meski pengamanan diperketat, pemerintah menjamin bahwa hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap dilindungi sepenuhnya selama dilakukan sesuai koridor hukum. Kehadiran petugas Liaison Officer (LO) diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara massa aksi dan aparat, sehingga setiap potensi kericuhan dapat diredam sejak dini demi kelangsungan aktivitas ekonomi dan sosial di Kota Medan.
