MEDAN – Komisi IV DPRD Kota Medan mengambil langkah tegas untuk mengawal mega proyek transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang). Pekan depan, legislatif dijadwalkan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Sumut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pemanggilan ini dilakukan guna meminta kejelasan dan transparansi terkait progres serta kajian teknis pembangunan halte BRT yang rencananya akan membelah bagian tengah jalan.
“Suratnya lagi kita ajukan ke Pimpinan DPRD Kota Medan. Jika sudah disetujui, akan langsung kita undang pihak-pihak terkait guna mengetahui progres pembangunan halte BRT Mebidang,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, kepada media, Rabu (3/6/2026).
Khawatirkan “Efek Horor” Kemacetan di Tengah Jalan
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak legislatif belum menerima detail teknis mengenai pembangunan halte di tengah jalan tersebut. Paul mengkhawatirkan proyek ini justru berpotensi memicu kemacetan baru jika tidak didasari kajian yang matang.
Sebagai contoh nyata, ia menunjuk kondisi halte yang dibangun di Jalan Balai Kota, Kecamatan Medan Barat.
“Bisa sama-sama kita lihat kondisi lalu lintas di sana, justru menjadi macet, bahkan dua jalur menjadi terganggu. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya kalau halte dibangun di tengah jalan. Makanya kita ingin lihat bagaimana kajian Dishub Kota Medan agar kondisi serupa tidak terjadi nantinya,” tegas Paul.
Menurutnya, meski proyek ini merupakan wewenang Kementerian Perhubungan, warga Kota Medan berhak mendapatkan transparansi informasi karena mereka yang akan merasakan dampak langsungnya sehari-hari.
Menggugat Transparansi 2.700 Pohon yang Tumbang
Tidak hanya menyoroti masalah tata ruang dan lalu lintas, Komisi IV DPRD Medan juga melayangkan rapor merah terkait isu lingkungan. Proyek BRT Mebidang ini diketahui telah mengorbankan ribuan pohon peneduh kota.
“Kita dengar ada sekitar 2.700 pohon yang ditebang karena pembangunan ini dan katanya akan diganti dengan pohon baru sebanyak 61.000 yang tersebar di beberapa titik. Kami akan pertanyakan ke mana kayu hasil penebangan itu dibawa,” cetus Paul mempertanyakan akuntabilitas pembersihan lahan tersebut.
Dukung Transportasi Publik, Asal Kajian Matang
Kendati melayangkan banyak catatan kritis, Paul menegaskan bahwa DPRD Kota Medan pada prinsipnya sangat mendukung penuh program Pemerintah Pusat dalam menggenjot fasilitas transportasi umum. Langkah ini dinilai krusial mengingat volume kendaraan pribadi di Kota Medan sudah sangat tinggi dan kerap memicu kemacetan parah.
“Makanya kita dukung adanya moda transportasi umum untuk warga Kota Medan. Namun, jangan kesampingkan kajian-kajian mendalam agar program ini benar-benar bisa berdampak positif untuk warga,” pungkasnya.
