MEDAN – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Arrahmaan Pane, menerima penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara pada Selasa, 20 Oktober 2026. Apresiasi ini diberikan atas kepemimpinan dan kinerjanya dalam mendukung Pemko Medan meraih predikat tertinggi sebagai Badan Publik Informatif pada ajang KI Sumut Award 2026.
Penyerahan penghargaan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, jajaran kepala daerah se-Sumatera Utara, Wakil Ketua KI Pusat Hafidhah, Ketua KI Sumut Abdul Harris Nasution, serta Komisioner KI Sumut Dedi Ardiansyah.
Arrahmaan dinilai berkontribusi besar dalam mengawal proses evaluasi, verifikasi, hingga presentasi penilaian badan publik. Melalui proses tersebut, Pemko Medan berhasil mengamankan predikat Informatif yang merupakan kasta tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik di tingkat daerah.
Usai menerima penghargaan, Arrahmaan menyatakan bahwa capaian ini menjadi pelecut semangat bagi Dinas Kominfo Medan untuk menjaga konsistensi pelayanan. Menurutnya, hasil evaluasi ini akan ditindaklanjuti melalui perbaikan yang terukur dan berkelanjutan agar keterbukaan informasi benar-benar mempermudah masyarakat dalam mengakses kebijakan serta program pemerintah.
Sementara itu, Wakil Gubernur H. Surya yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan harus menjadi budaya kerja dan tanggung jawab nyata dalam pelayanan publik. Pihaknya mengingatkan bahwa penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bahan evaluasi agar manfaat keterbukaan informasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua KI Pusat Hafidhah mengingatkan agar predikat Informatif ini dijadikan motivasi untuk mempertahankan konsistensi performa. Ia menekankan pentingnya penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan melalui dukungan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai agar pelayanan informasi berjalan lebih responsif serta inklusif.
Sebagai informasi, penilaian KI Award 2026 ini dilakukan melalui serangkaian tahapan ketat. Evaluasi dimulai dari pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), verifikasi dokumen, visitasi faktual di lapangan, hingga uji publik lewat sesi wawancara dan presentasi untuk menyelaraskan kesesuaian data dengan kondisi pelayanan riil di lapangan.
