Medan – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumatera Utara resmi menetapkan Andar Amin Harahap sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2025-2030. Anggota DPR RI tersebut terpilih secara aklamasi dalam persidangan yang digelar di Medan, Minggu (1/2/2026) malam.
“Menetapkan saudara Andar Amin Harahap sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara masa periode 2025-2030,” ujar Pimpinan Musda XI, FL Fernando Tobing, saat membacakan surat keputusan di hadapan peserta forum.
Dominasi Suara dan Kendala Verifikasi
Kemenangan Andar Amin dipastikan setelah dirinya mengantongi 31 suara sah dari total 39 suara yang diperebutkan. Di sisi lain, bakal calon lainnya, Hendri Yanto Sitorus, dinyatakan gagal melaju ke tahap pemilihan karena hanya memperoleh 2 surat dukungan sah. Berdasarkan aturan internal, syarat minimal dukungan untuk menjadi calon ketua adalah 30 persen dari total suara.
Ketua Steering Committee Musda XI, Syamsul Qomar, mengungkapkan adanya sejumlah dinamika dalam proses verifikasi dukungan. Beberapa kendala yang ditemukan panitia antara lain:
- Dukungan Ganda: Ditemukan surat dukungan dengan tanggal yang sama untuk calon berbeda.
- Dualisme Kepengurusan: Adanya surat dukungan yang diterbitkan oleh dua orang ketua berbeda dalam satu wilayah.
- Masalah Administrasi: Terdapat surat dukungan dari pemilik suara sah yang tidak masuk ke meja panitia tepat waktu.
“Atas berbagai temuan tersebut, panitia mengambil kesepakatan untuk membawa persoalan ini ke forum Musda guna pengambilan keputusan final,” jelas Syamsul Qomar.
Pembentukan Tim Formatur
Usai penetapan ketua terpilih, agenda dilanjutkan dengan pemilihan anggota formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan Golkar Sumut lima tahun ke depan. Tim formatur ini terdiri dari:
- Ahmad Doli Kurnia (Perwakilan DPP)
- Perwakilan DPD Golkar Asahan
- Perwakilan DPD Golkar Medan
- Perwakilan AMPI (Organisasi Sayap)
Dengan hasil ini, Andar Amin Harahap resmi menggantikan kepemimpinan sebelumnya dan memikul mandat untuk memenangkan Partai Golkar di Sumatera Utara pada kontestasi politik mendatang.
